Depan >> Opini >> Opini >>

Oleh: Erdianto Effendi

Pembuktian Delik Santet

26 Maret 2013 - 11.27 WIB > Dibaca 853 kali | Komentar
 
Dalam pengantar makalahnya tentang Rancangan KUHP di depan peserta Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Makassar, 19 Maret 2013 baru lalu, Prof Barda Nawawi Arief selain menyatakan perasaan syukurnya dapat berjumpa dengan para pengajar hukum pidana dan kriminologi se-Indonesia, rasa syukur yang lebih utama adalah dengan telah masuknya naskah Rancangan KUHP Nasional yang pada akhirnya setelah lebih kurang 51 tahun dirumus dan disusun kini masuk dalam agenda pembahasan di DPR, dimana beliau adalah salah seorang anggota tim perumus paling senior dan satu-satunya yang masih hidup hingga kini, setelah banyak di antara perumus yang lain telah lebih dahulu menghadap Sang Khalik seperti Prof Moeljatno, Prof Sudarto, dan Prof Roeslan Saleh.

Setelah diajukan pemerintah kepada DPR, salah satu masalah yang kini tengah banyak disorot adalah terkait adanya delik santet, yang bahkan ditanggapi secara sinis dan bernada mengolok-olok di kalangan masyarakat. Olok-olok itu umpamanya, terkait dengan pembuktian santet, siapakah yang nantinya dapat membuktikan santet? Apakah dengan demikian diperlukan seorang ahli santet yang dapat membuktikan santet?

Positivisme
Hukum Pidana kita sebagaimana kaedah hukum lainnya sebagai ciri hukum modern adalah hukum yang bersifat positivistik, yaitu tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui pembuktian secara logis. Artinya, hanya hal-hal yang yang dapat dibuktikan secara logis saja lah yang menjadi objek pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan tidak memeriksa hal-hal yang bersifat ghaib dan tidak dapat dibuktikan secara materil.

Atas dasar kerangka positivisme hukum tersebut, maka sungguhlah tidak mungkin santet dibuktikan dan menjadi objek perkara di depan pengadilan. Bagaimana membuktikan seseorang yang dituduh melakukan santet sehingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia atau mengalami cacat?

Dalam kerangka positivisme ilmu pengetahuan juga, seharusnya lah, santet, teluh, sihir dan segala macam praktik perdukunan tidak perlu dipercaya kebenarannya. Namun ini lah paradok yang tajam di Indonesia dewasa ini. Di satu sisi sebagian masyarakat merasa seolah-olah telah hidup di negara modern seperti negara maju seperti Amerika Serikat, di sebagian yang lain, sebagian besar masyarakat juga percaya terhadap praktik santet, teluh, sihir dan kekuatan ghaib lainnya.

Masyarakat lebih memilih pergi ke dukun daripada ke polisi jika mengalami kehilangan barang-barang berharga. Bahkan tidak sedikit dari mereka adalah para tokoh publik baik di pemerintahan maupun swasta. Di kalangan anak muda, terkenal luas ungkapan, “cinta ditolak dukun bertindak”. Praktik perdukunan juga laris manis digunakan untuk membela diri, berjaga-jaga, mempercantik wajah, melariskan dagangan, menebak angka lotre, meramalkan nasib termasuk meramalkan pemenang Pilkada (walaupun di saat bersamaan mereka juga menggunakan jasa tim survei). Akhirnya, jika dulu ada rasa malu kalau disebut dukun, dewasa ini para dukun semakin berani menampakkan diri ke hadapan publik, mendirikan persatuan dan menjadi selebriti.

Kriminalisasi
Karena kepercayaan yang begitu kuat, seringkali kesuksesan atau kegagalan seseorang dikait-kaitkan dengan adanya kekuatan ghaib itu. Akibatnya tidak jarang mereka yang dituduh sebagai pelaku santet yang menyebabkan matinya orang lain menjadi korban penghakiman massa, seperti kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi Jawa Timur atau pembunuhan pemilik begu ganjang di Tapanuli.

Atas dasar fakta-fakta semacam itu lah, kriminalisasi atas perbuatan santet dianggap perlu oleh para perancang KUHP. Bahkan kriminalisasi atas perbuatan santet, bukan lah hal yang baru ada dalam rancangan KUHP melainkkan telah diatur dalam KUHP warisan Hindia Belanda yang saat ini masih berlaku. Pasal 545 KUHP melarang seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Pasal 546 KUHP melarang penjualan benda-benda berdaya magis. Pasal 547 KUHP melarang seseorang untuk mempengaruhi jalannya sidang pengadilan dengan menggunakan jimat dan mantra. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut seperti pasal mandul yang boleh dikatakan hampir tidak pernah diterapkan di dalam praktik.

Artinya, kebijakan kriminalisasi delik santet dalam Rancangan KUHP bukanlah hal baru, melainkan meneruskan kebijakan yang telah diatur dalam KUHP saat ini. Namun yang dilakukan Rancangan  KUHP RUU KUHP lebih merupakan larangan terhadap menawar-nawarkan jasa praktik magis seperti yang ada dalam “Kode Etik Komunitas Paranormal” yang diberlakukan untuk mencegah adanya usaha penipuan terhadap masyarakat dengan cara memberikan harapan melalui kekuatan magis untuk menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, sementara tujuan kriminalisasi terhadap perbuatan menawar-nawarkan jasa praktik magis yang tidak dilengkapi dengan perlu adanya akibat magis yang timbul karena sulitnya membuktikan perbuatan magis sebagai suatu kejahatan sebagaimana disyaratkan.

Delik Formal
Dilihat dari pembedaan delik ke dalam delik formal dan delik materil, delik santet tergolong delik formal yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, bukan menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Pembuktian delik santet tidak harus membuktikan apakah benar kematian seseorang atau hilangnya barang seseorang sebagai akibat santet atau bukan.Yang dilarang dalam hal ini adalah segala perbuatan dan perilaku yang  menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat akan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang diinginkan melalui kekuatan ghaib. Mengutip pendaapat Chairul Huda, salah seoran anggota Tim Perumus KUHP dalam situs hukum on line, delik santet mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya. Pasal ini dikenakan bagi pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan berkelanjutan dan  yang dilakukan dengan kontinuitas dan bertujuan mencari keuntungan (mata pencaharian).***


Erdianto Effendi
Kandidat doktor dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unri
Ingin mengirimkan artikel Opini dan Surat Pembaca? Silakan klik di sini
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: