Depan >> Opini >> >>

Oleh: Syaiful Pandu

Biaya Balik Nama “Kendaraan” Gratis

23 September 2011 - 06.39 WIB > Dibaca 1327 kali | Komentar
 
Lama sekali saya memahami, kebijakan Samsat Pekanbaru dalam hal, jika masyarakat ingin mengurus perpanjangan atau bayar pajak kendaraannya.

Begitu banyak yang harus difotokopi, ada satu syaratnya lagi “sekarang”, yaitu harus memerlihatkan KTP/Kartu Keluarga asli yang sesuai dengan alamat pemilik di STNK kendaraannya. Masyarakat mau bayar pajak, kok, dipersulit? Aneh, bukan?

Sempat saya shuzon, salah sangka. Jangan-jangan Pemko Pekanbaru/Samsat membuat peraturan itu untuk memberi kesempatan kepada aparatnya melakukan pungli.

Misalnya, jika masyarakat yang tak sempat membawa KTP/KK. Tidak bisa membayar pajak atau mengurus perpanjangan STNK kendaraannya. Kecuali bisa bayar lebih.

Saya kurang percaya, kalau ada niat pejabat seperti itu. Tetapi memang ada seseorang yang bercerita kepada saya. Dia membayar Rp300 ribu di luar yang tertulis di STNK, karena dia hanya punya fotokopi (bukan KTP asli) kendaraan bekas yang baru dibelinya.

Karena jatuh tempo hari itu, dia tak sempat lagi meminjam KTP asli atas nama pemilik sebelumnya. Dengan membayar sejumlah disebutkan tadi, dia bisa memerpanjang STNK di Samsat Pekanbaru ini. Kalau ingin kebenaran kisah ini, hubungi saya.

Barulah beberapa bulan terakhir ini saya mengetahui, dari penjelasan seorang pejabat kepolisian di media. Kata pejabat ini, alamat pemilik di STNK harus dicocokkan dengan alamat di KTP/KK asli pemilik.

Siapa tahu, kendaran sudah dijual kepada orang lain. Ini gunanya, kata pejabat ini, apabila terjadi tindak kejahatan yang melibatkan kendaraan ini, sebagai barang bukti, gampang melacaknya, karena pemilik dan alamatnya sesuai dengan KTP asli. Jadi polisi gampang mengusutnya.

Ketemu benang merahnya. Jadi rupanya, Pak Polisi  ingin mendapat kemudahan atau digampangkan dalam tugasnya. Kalau begitu, biar berimbang, masyarakat juga harus mendapat kemudahan atau digampangkan dalam urusannya.

Caranya, gratiskan BBN alias biaya balik nama setiap masyarakat yang membeli kendaraan bekas. Dengan begitu, pastilah masyarakat akan segera mem-Balik Nama-kan kendaran bekas yang baru dibelinya.

Pemerintah pun harus mulai mengurangi nafsunya untuk memajak semua harta benda masyarakat. Kan, tidak semua kendaraan itu usaha produktif.


Syaiful Pandu, Warga Pekanbaru, bekerja di Duri.
Ingin mengirimkan artikel Opini dan Surat Pembaca? Silakan klik di sini
KOMENTAR
Lainnya
Wrong Query