Riaupos.co

Pemko Pekanbaru Hentikan Vaksinasi MR
2018-08-25 09:55:14 WIB
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah berjalan selama hampir satu bulan dan memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat, akhirnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menghentikan sementara waktu program pemberian vaksinasi Measles Rubella (MR). Penangguhan ini mulai dilakukan sejak Jumat (24/8).

Penundaan pemberian vaksin terhadap anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun di Kota Bertuah itu diambil menyusul keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33/2018 tentang Penggunaan Vaksin MR. Di mana dalam fatwa itu, pada poin kedua mengenai ketentuan hukum menerangkan, penggunaan vaksin diproduksi oleh Serum Institute of India (SII) dan didistribusikan ke Indonesia, haram. Karena dalam proses produksi positif menggunakan bahan mengandung babi dan human deploit cell atau bahan dari organ manusia.

Hasil ini diketahui setelah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan pemeriksanaan terhadap komponen bahan vaksin MR.

Namun dalam fatwa MUI itu juga disebutkan kalau penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini dibolehkan (mubah) karena beberapa kondisi. Pertama, ada  kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah). Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru Zaini Rizaldy Saragih mengatakan, pihaknya melakukan penundaan pelaksanaan vaksinasi MR ke sekolah-sekolah seperti yang dilakukan selama ini terhitung mulai, Jumat (24/8). Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

“Mulai hari ini (kemarin, red) kami menghentikan pemberian vaksin MR di Kota Pekanbaru, karena mempertimbangkan beberapa hal,” ujar Zaini kepada Riau Pos di Kantor Diskes Pekanbaru, Jumat (24/8).

Pertimbangan yang dimaksud, kata Zaini, di antaranya fatwa MUI yang menyatakan vaksin tersebut mengandung bahan tidak halal. Akibatnya, makin banyak orang tua yang menolak anaknya divaksin.

Selain itu, ada juga penolakan dari beberapa petugas puskemas karena ketidakhalalan vaksin MR. Kemudian, Diskes  juga menerima informasi dari puskesmas tentang ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencoba menuntut Diskes jika tetap menjalankan program tersebut.

“Atas kondisi ini, kami laporkan ke wali kota, wakil wali kota dan sekda. Sehingga pelaksanaannya ditunda sementara waktu,” imbuh Zaini.

Ditambahkannya, kebijakan penundaan program nasional yang berlangsung pada awal Agustus hingga akhir September mendatang tergantung daerah masing-masing. Seperti salah satu kota di Provinsi Riau, Dumai yang melakukan penundaan sejak awal pelaksanaan kegiatan tersebut.


Ketika disingungung mengenai penghentian imunisasi tersebut, apakah nantinya ada sanksi dari Kemenkes, Plt Kadiskes menyebutkan tidak ada, sebab dalam pemberian vaksin tidak ada paksaan.

“Sanksi tidak ada, karena sebelumnya Kemenkes telah menyampaikan tidak ada pemaksaan,” tuturnya.

Masih kata priayang akrab disapa Bob ini, pihaknya akan kembali melanjutkan pemberian imunisasi bila mana ada keputusan atau kebijakan baik dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), gubernur serta wali kota yang menyatakan pelaksanaannya tetap dilanjutkan. Sejak awal Agustus lalu disampaikan dia, pihaknya telah melakukan penyuntikan vaksin MR kepada 39.235 anak dari jumlah sasaran 281.211 anak.

“Realisasinya baru 16 persen, sedangkan target sebanyak 196.848 anak atau 70 persen. Jika dipaksakan juga sulit mencapai target,” imbuhnya.

Kendati pelaksanaan vaksinasi MR dihentikan, mantan Kabid Kesehatan Diskes Kota Pekanbaru itu mengatakan, pihaknya masih tetap melayani sekolah dan masyarakat yang minta untuk divaksin.

Dengan cacatan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan ke puskesmas atau Diskes.

“Bagi yang memerlukan, kami tetap layani. Pihak sekolah dan masyarakat mengajukan surat permohonan, supaya kami bisa menindaklanjuti. Dan agar pelaksanaan di lapangan tidak menuai kontroversi,” katanya.

Sementara itu, terhadap anak terlanjur telah divaksin dan jika menimbul efek samping di kemudian hari, Diskes selaku pihak penyelenggara siap bertanggung jawab. Namun, akan dilakukan serangkain uji lab memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami efek samping dari pemberian vaksin.

“Kami siap bertanggung jawab bila ada efek samping. Tapi kami periksa dulu,” jelas Zaini.

Selain itu dikatakan dia, pihaknya juga memiliki tim penanggulan pascaimunisasi. Kepada masyarakat yang ada keluhan dan merasa dirugikan diharapkan untuk melaporkan ke puskesmas terdekat. “Jika ada keluhan laporkan ke puskesmas. Sehingga tidak ada masyarakat merasa dirugikan,” ungkapnya.

Vaksinasi MR, sambung Zaini, dinilai sangat penting bagi kesehatan. Menurutnya, masyarakat yang tidak pernah divaksin berisiko tinggi tertular penyakit campak dan rubella. Yang dapat menimbulkan radang otak, kebutaan, gizi buruk dan kematian.

“Bagi ibu hamil bisa menyebabkan keguguran atau kecatatan pada bayi yang dilahirkan,” sebut Zaini.(yls)


 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188301&kat=1

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi