Riaupos.co

Vaksin MR Haram, tapi Dianggap Mendesak
2018-08-21 12:42:29 WIB
 
Vaksin MR Haram, tapi Dianggap Mendesak
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah menggelar rapat selama dua jam, malam tadi pukul 22.00 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait vaksin Measles-Rubella (MR). Hasilnya vaksin buatan Serum Insitute of India (SII) itu haram. Namun karena faktor mendesak, penggunaan vaksin tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fattah mengatakan fatwa vaksin MR tersebut bernomor 33/2018. Nama resminya fatwa penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi.

Keputusan haram diambil setelah tim LPPOM-MUI menerima dokumen dari SII. Di dalam dokumen tersebut diterangkan vaksin mengan­dung babi dan organ manusia.

Kandungan babi tersebut adalah gelatin yang berasal dari kulit babi. Kemudian juga ada enzim Trypsin yang diambil dari pankreas babi. Selain itu juga ada proses laktalbumin hydrolysate yang ditengarai dalam menjankannya bersinggungan dengan bahan dari babi. Kemudian unsur tubuh manusia yang terkandung dalam vaksin MR tersebut adalah human deploid cell.

Meskipun berstatus haram, Hasanuddin mengatakan program vaksinasi MR oleh Kemenkes tetap bisa dilanjutkan. Karena masuk kategori mendesak dan belum ditemukan vaksin serupa yang halal. “MUI juga mendengar penjelasan dari pakar atau ahli di bidang kesehatan,” paparnya.

Dalam fatwa ini MUI juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Seperti pemerintah wajib menjamin keberadaan vaksin yang halal bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan vaksin yang halal dan sesuai ketentuan perundangan.

Lalu pemerintah diminta selalu menjadikan pertimbangan keagamaan dalam program vaksinasi. Selain itu pemerintah harus mengupayakan melalui WHO dan negara muslim lainnya untuk melakukan riset guna mendapatkan vaksin MR yang halal dan suci.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan kajian LPPOM-MUI dimulai pada 14 Agustus. Kemudian hasilnya disampaikan ke Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus. Prosesnya berlangsung dengan mekanisme pengkajian terhadap dokumen yang dikirim oleh pihak SII. Dalam dokumen tersebut tim LPPOM-MUI sudah menyimpulkan adanya kandungan babi dan organ manusia.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan tetap menunggu fatwa MUI Pusat terkait boleh tidaknya penggunaan vaksin MR dalam program imunisasi pemerintah. Hal ini ditegaskan Nila ditemui di Kompleks Istana Negara, ketika ditanya mengenai hasil telaah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang menyatakan vaksin MR positif mengandung babi dan Human Deploit Cell, bahan dari organ manusia.

“Kami menunggu fatwa. Kita tunggu fatwa dari MUI ya,” jawab Nila.

Terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anang Sugihantono dihubungi Riau Pos juga menyampaikan hal serupa. “Kemenkes belum menerima pemberitahuan resmi, dan Kemenkes sedang menunggu Komisi Fatwa MUI,” ucap dia.

Karena itu, lanjutnya, program imunikasi yang dijalankan pemerintah tetap berlanjut sesuai suurat edaran menteri kesehatan. Di mana, bagi masyarakat yang membutuhkan vaksin tersebut tetap dilayani. “Bagi yang menunggu fatwa ditunda sampai fatwa keluar,” tambahnya.


Kepala Diskes Riau Hj Mimi Yuliani Nazir berkeyakinan pemerintah pusat pasti memiliki solusi atas persoalan dimaksud. Sehingga bisa diketahui daerah apa yang harus dikakukan.

“Tak mungkin tak pakai solusi. Sampai sekarang kita belum menerima resminya seperti apa hasil sidang MUI dan arahan Kemenkes,” tambahnya.

Apakah dari Kemenkes RI perihal melanjutkan imunisasi nantinya lanjut Kadiskes Riau tentu sesuai fatwa MUI. Bahkan kalaupun dinyatakan haram mi­salnya kata Mimi tentu akan ada solusi atas fatwa yang dikeluarkan. Bisa saja melalui poin-poin penjabaran.

Sebelumnya Gubri H Arsyadjuliandi Rachman juga telah bertemu Menkes RI Nila F Moeloek di Jakarta. Perihal imunisasi MR, Provinsi Riau tetap melaksanakan bagi masyarakat yang berkenan dan dipersilakan tidak melakukan bagi yang masih ragu atau enggan.

“Buk Menkes bilang, silakan menunggu bagi masyarakat yang menolak anaknya diimunisasi sebab kementerian sedang mengurus proses fatwa vaksin tersebut,” ungkap Gubri kepada Riau Pos pekan lalu.

Telanjur Diminta Bertobat
Sementara itu MUI Riau meminta masyarakat muslim, diminta tidak menggunakannya karena vaksin MR dinyatakan haram. Bagi yang sudah telanjur diajak bertobat. Ketua MUI Riau Prof Nazir Karim mengatakan, vaksin MR dinyatakan haram setelah dilakukan pengecekan laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI.

“MUI pusat sudah memberikan penjelasan kepada kami, bahwa dari hasil pemeriksaan sampel yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada LPPOM MUI Pusat, memang positif haram,” ujar Prof Nazir saat dihubungi Riau Pos, Senin (20/8).

Obat yang haram, kata dia, bisa digunakan jika dalam keadaan darurat. Misalnya, seseorang akan meninggal dunia bila tak menggunakan obat itu, maka itu dianggap keadaan darurat.

“Vaksin ini kan tidak,” ujarnya.

Hingga saat ini, tak sedikit masyarakat Riau, khususnya yang muslim telah melakukan imunisasi MR ini. Bagi yang sudah telanjur, kata Nazir, maka diminta untuk segera bertobat.

“Ya, minta ampun saja kepada Allah. Itu karena ketidaktahuan. Kesalahannya bukan berada di umat. Kesalahannya ada pada yang memberikan vaksin. Kalau sama-sama tidak tahu, ya sama-sama minta ampun saja kita,” imbaunya.

Namun setelah adanya fatwa haram ini, kata Nazir, dia meminta pemerintah daerah mengikutinya.

“Hari ini kami sampaikan ke pemerintah provinsi, supaya pemerintah mengikuti fatwa MUI tahun 2016. Di mana, vaksin itu harus berlabel halal,” ujar dia.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat Riau untuk tidak menggunakan vaksin yang nyata-nyata mengandung zat haram.

Diketahui, vaksin ini diadakan oleh Kementerian Kesehatan RI, yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII). Pendistribusian di Indonesia dilakukan oleh Biofarma.(wan/jpg/dal/fat/egp/ted)




 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188190&kat=14

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi