Riaupos.co

Krisis Turki dan Argentina Picu Depresiasi Rupiah
2018-09-05 14:46:34 WIB
 
Krisis Turki dan Argentina Picu Depresiasi Rupiah
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejak awal pekan ini, kinerja rupiah terus memburuk. Pada Senin (3/9) lalu, pada penutupan perdagangan, nilai tukar rupiah terpuruk di angka Rp14.816 per dolar AS. Selasa (4/9), rupiah melanjutkan pelemahannya dan terperosok makin dalam.

Berdasarkan data Bloom­berg, pada pembukaan per­dagangan rupiah sudah berada di level Rp14.822 per dolar AS, namun ditutup dengan depresiasi yang lebih dalam nyaris menyentuh angka Rp15 ribu, yakni di angka Rp14.935 per dolar AS. Sementara berdasar data Reuters, rupiah bahkan sudah menyentuh level 14.989 per dolar AS.

Pelemahan rupiah yang terus memburuk pun menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam dua hari terakhir, Jokowi memanggil para menteri ekonomi. Di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain itu, ada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Direktur Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur PLN Sofyan Basir. Rapat terbatas tersebut membahas secara khusus kondisi nilai tukar rupiah yang terus memburuk.

Melalui rapat tersebut diputuskan, salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan kembali nilai tukar rupiah dengan menekan defisit neraca transaksi berjalan (CAD/Current Account Deficit). Dalam waktu dekat, pemerintah akan merilis daftar komoditas impor yang mulai dibatasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti kita umumkan PMK-nya besok sore (hari ini, red), atau Kamis (besok, red),” ujarnya di Istana Kepresidenan, kemarin.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan,  daftar komoditas impor yang akan dikurangi memang akan segera ditentukan. Tak terkecuali terhadap proyek pemerintah maupun BUMN seperti Pertamina dan PLN yang juga memberi kontribusi cukup besar.

“Dalam dua-tiga hari ke depan,” kata mantan Gubernur BI itu.

Darmin mengungkapkan, satu-satunya titik lemah Indonesia adalah defisit CAD. Sementara faktor fundamental lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi menunjukkan angka positif. Meski CAD tidak separah India, Afrika Selatan atau Turki, pengaruhnya cukup besar terhadap ketahanan rupiah.

Oleh karenanya, kebijakan review komoditas impor, hingga penggunaan biodisel 20 persen diharapkan bisa menekan defisit. Pemerintah menargetkan angka defisit bisa turun ke angka 2,5 - 2,7 persen.

“Paling tidak kita ingin ini turun,” kata mantan Gubernur BI tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Darmin juga meminta semua pihak tidak membandingkan dengan kondisi rupiah pada masa krisis moneter di tahun 1998 silam. Sebab, situasinya berbeda. Saat itu, dolar naik ke angka Rp14 ribu dari angka normal sekitar Rp2 ribu atau naik lebih enam kali lipat. Sementara kenaikan ini dari Rp12 ribu ke Rp14 ribu.


“Tolong membacanya, membandingkannya yang fair,” kata dia.

Di tempat terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan, pelemahan nilai tukar rupiah memang didominasi pengaruh dari sentimen di pasar. Khususnya terkait kondisi global yakni krisis mata uang yang terjadi di Argentina dan Turki. Akibatnya, panic sell off melanda Indonesia dalam dua hari terakhir ini. Padahal, pada akhir pekan lalu, ada sejumlah dana asing yang sempat masuk.

“Ini (rupiah) banyak dipengaruhi oleh sentimen negatif, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Investor global kemarin sudah masuk, lelangnya SBN terakhir lebih dari 4 kali lipat kan, saham juga sudah mulai masuk. Tapi, begitu mulai gonjang-gonjing dengan Argentina sama Turki, keluar lagi,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Mantan Deputi Gubernur Senior BI itu pun mengimbau pada para pelaku usaha. Khususnya yang memerlukan dolar seperti para importir atau korporasi bisa menggunaan fasilitas memanfaatkan fasilitas penukaran (swap) lindung nilai (hedging) ataupun penanaman valas berjangka (forward).

“Bagi korporasi yang perlukan valas-nya 1, 3, 6 bulan lagi nggak usah nubruk-nubruk dolar. Kan ada swap-nya, bisa lindung nilai, kan murah,”jelasnya.

Namun, Perry memastikan BI terus berkomitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah hingga sesuai dengan fundamentalnya. Dalam jangka pendek, pihaknya terus meningkatkan intervensi ganda di pasar valas maupun pembelian SBN di pasar sekunder.

“Intensitasnya (intervensi) semakin tinggi, jumlahnya ditingkatkan dari hari Kamis (pekan lalu). Kami intervensi dalam jumlah yang besar di pasar valas karena kami dari BI komitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,”tegasnya.

Ekonom BCA David Sumual mengatakan, kondisi rupiah yang bobrok diperparah dengan ketergantungan yang besar terhadap aliran dana asing di portofolio. Ketika rupiah melemah, dana-dana asing banyak yang keluar dan kembali ke negara-negara maju. Akibatnya, Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan agar investor tertarik untuk kembali membeli surat-surat utang dalam negeri.

“Kita mengalami CAD, itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dibiayai oleh FDI (investasi asing langsung). Kita saat ini lebih banyak bergantung pada investasi di surat utang yang mudah keluar,” ujarnya.

Menurut David, pemerintah harus mampu menarik FDI. Selama ini insentif yag diberikan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk untuk investor yang berorientasi ekspor, pemberian pembiayaan kepada eksporter melalui Eximbank dan lain-lain adalah kebijakan yang sudah tepat. Namun pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai insentif tersebut. Pemerintah juga perlu memasarkan ‘Indonesia’ kepada negara-negara lain sebagai negara tujuan investasi yang ramah terhadap investor.

Namun, ke depan, masih akan ada halangan. Sebab tahun ini hingga tahun depan adalah tahun politik. Biasanya, calon investor cenderung wait and see. Baru pada tahun kedua atau ketiga setelah presiden terpilih, calon investor lebih percaya diri untuk berinvestasi. Pada kuartal II lalu pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya 7 persen. Tahun ini dan tahun depan pemerintah menetapkan target yang sama untuk pertumbuhan PMTB. Hal itu menunjukkan pemerintah cukup konservatif dan realistis terhadap kondisi investasi ke depan.(ken/far/rin/jun/ted)





 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188765&kat=14

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi