Riaupos.co

Zulkifli Tertawa Ditanya Emas Batangan
2018-08-08 10:33:30 WIB
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyentuh Bupati Kampar Azis Zaenal dan Wali Kota Dumai Zulkifli As. Keduanya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.Mereka diperiksa di markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (7/8). Azis selesai digarap penyidik sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono pada sore hari. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar Azwan juga telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin.

Sedangkan Zulkifli, saksi untuk tersangka Yaya Purnomo, baru keluar dari kantor Agus Raharjo sekitar pukul 20.12 WIB. Sendirian. Tidak terlihat ada ajudan yang mengawalnya dan meninggalkan Gedung KPK menggunakan ojek.

Sebelum naik ojek, Zulkifli sempat diberondong dengan pertanyaan seputar pembahasan, pengusulan dan pengurusan dana perimbangan dari Dumai. Hanya saja dia lebih banyak menjawab tidak mengetahuinya.  “Tak tahu, saya tak teknis, saya bukan teknis,” jawabnya.

Zulkifli juga menjawab tidak tahu bagaimana komunikasi daerah dengan tersangka penerima suap, anggota Komisi XI DPR Amin Santono maupun Yaya Purnomo, mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Bahkan ketika disinggung soal emas batangan yang sudah menjadi barang sitaan KPK dalam kasus ini, apakah itu dari Pemda Dumai? Wako yang diusung empat partai politik, Nasdem, Gerindra, Demokrat dan PKB, malah tertawa lepas.  “Hahahaha. Tak tahu saya de. Ndak ada,” kata Zulkifli.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Azis dan Zulkifli termasuk dalam enam saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Hanya Linda, dari biro perjalanan yang mangkir. Pemeriksaan kali ini menurutnya untuk mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan dari saksi tentang aliran dana dan proses peng­anggaran dana perimbangan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Bupati Kampar, Wako Dumai dan pejabat dari sejumlah daerah lain menurut Febri, untuk mengejar pengurusan anggarannya. Sebab, penyidik sudah mengantongi bukti kuat. “Karena awalnya ini kan cuma satu daerah. Kemudian kami mendapatkan bukti lain dan bahkan beberapa penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas anggota DPR RI, staf ah­linya, dan juga salah satu rumah pengurus partai politik. Itu yang sudah dilakukan,” jelas Febri di Gedung KPK.

Selain pengetahuan saksi terkait proses penganggaran, penyidik juga mendalami keterangan lain. Termasuk fakta persidangan yang sudah berjalan untuk terdakwa Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast (AG) yang diduga sebagai penyuap.

Sebab dalam fakta persidangan AG, ada pengakuan Amin Santono menerima dana dari sejumlah daerah sebelum OTT KPK senilai lebih Rp2,6 miliar. Kemungkinan juga dari Kampar dan Dumai. Fakta ini menurut Febri, tentu akan dikonfirmasi oleh penyidik sepanjang relevan untuk kepentingan penyidikan. “Tentu saja kami menelusuri terkait dengan informasi lain tentang aliran dana. Itu satu hal. Tetapi pada siapa aliran dana itu tentu belum bisa disampaikan saat ini. Persidangan kan baru, saat ini sedang berjalan. Secara paralel penyidikan juga berjalan,” ucap mantan peneliti ICW ini.

Tidak itu saja, lembaga antirasuah juga akan mendalami kemungkinan ada penerima lain di Komisi XI DPR selain Amin Santono. Hal ini menurut Febri sama halnya dengan kasus lain. Memang, saat ini fokus penyidikan masih pada empat tersangka yang sudah ada, tapi tidak tertutup kemungkinan pengembangan kepada pihak lain.

“Tidak tertutup kemungkinan pengembangan akan dilakukan kalau memang ada bukti baru. Nanti baru itu bisa muncul di persidangan, terklarifikasi di persidangan. Atau bukti baru itu bisa muncul dalam proses penyidikan itu sendiri. Pengembangan pada pelaku-pelaku lain itu tidak tertutup kemungkinan sepanjang memang ada dukungan bukti yang kuat di sana,” ujarnya.

Hormati Proses Hukum
Kabag Humas Pemko Dumai Riski Kurniawan membenarkan Wali Kota Dumai Zulkifli As dipanggil KPK untuk memberikan keterangan. Dalam rangka menghormati proses hukum, orang nomor satu di Kota Dumai itu akhirnya menghadiri panggilan KPK.  “Beliau (Zulkifli As, red) sangat menghormati proses yang ada,” ujar Kabag Humas Riski Kurniawan.

Riski mengatakan Zulkifli As hanya diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut, bukan sebagai tersangka. “Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja,” terangnya.

Terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan TA 2018, Riski mengatakan tidak terlalu mengerti, namun pada intinya Zulkifli As itu sangat menghormati proses hukum yang ada. “Kami berharap masyakat Dumai mendoakan Pak Wali Kota agar bisa menyelesaikan proses hukum yang ada,” tuturnya.

Dirinya menyakini Zulkifli As sangat teliti dalam segala hal. Termasuk dalam urusan memimpin Kota Dumai. Sementara itu, rumah dinas Walikota Dumai di Jalan Putri Tujuh tampak sepi. Hanya ada beberapa penjaga pintu masuk ke rumah dinas tersebut.(egp/hsb)

Laporan M FATHRA, Jakarta






 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=187698&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi