Riaupos.co

Idrus Marham Dijanjikan Terima 1,5 Juta Dolar AS
2018-08-25 15:50:19 WIB
 
Idrus Marham Dijanjikan Terima 1,5 Juta Dolar AS
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keterlibatan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 kian terang. Usai menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat siang (24/8), malamnya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Sampai kemarin sore Ketua KPK Agus Rahardjo belum me­nyampaikan status hukum Idrus secara gamblang. Namun, dia mengaku ketinggalan langkah oleh mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Golkar itu. ”Jadi gini, yang itu (penetapan tersangka Idrus) kami sebetulnya kedahuluan,” ungkap dia.
 
Sebab, instansinya menjadwalkan penyampaian keterangan resmi terkait status Idrus oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Itu pun bukan kemarin malam. Tapi, langkah Idrus membuat KPK berpikir ulang. Alasannya, Idrus sudah lebih dulu menyampaikan bahwa dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama dirinya dari lembaga antirasuah.
 
”Oleh karena itu, kami akan rundingkan lagi,” ucap Agus.

Itu penting lantaran instansinya juga perlu menyampaikan dasar penetapan tersangka yang mereka umumkan kepada publik.  Malam tadi Basaria membeberkan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dia menyebut, instansinya sudah menemukan fakta baru dan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Idrus sebagai tersangka. ”Berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Sehingga dilakukan penyidikan baru (dengan tersangka Idrus) tertanggal 21 Agustus 2018,” imbuhnya.  

Idrus turut menjadi tersangka lantaran diduga bersama Eni telah menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Tidak tanggung-tanggung, uang yang dijanjikan Kotjo untuk Idrus mencapai 1,5 juta dolar AS (lebih dari Rp21 miliar). ”Terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1,” imbuh Basaria.

Tidak hanya itu, Idrus juga diduga mengetahui sekaligus punya andil atas penerimaan uang oleh Eni dari Kotjo. Lebih lanjut, Basaria menuturkan, Idrus pun turut mendorong proses penandatanganan jual beli pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1. Karena itu, meski belum sepeser pun janji uang dari Kotjo dinikmati oleh Idrus, KPK mantap menjadikan dia sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar undang-undang (UU) pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara terperinci Basaria menyebutkan bahwa instansinya menyangkakan Idrus telah me­langgar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.


Dengan tambahan Idrus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, Basaria memastikan bahwa KPK belum berhenti mengembangkan kasus tersebut. Termasuk potensi keterlibatan pejabat PLN seperti Sofyan Basir.  ”Untuk hal ini, sementara kami belum menemukan dua alat bukti. Masih terus dikembangkan,” tegas dia.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah pun menyampaikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 masih berlanjut. Sebab, kasus itu tidak berhenti sampai Eni, Kotjo, maupun Idrus. ”Pengembangan bisa subtansi, bisa juga pengembangan pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini,” ungkap Febri.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni. Lembaga superbodi mengamankan Eni di rumah dinas Idrus pada Jumat (13/7). Sehari setelah OTT, secara resmi KPK menetapkan anggota Komisi VII DPR itu sebagai tersangka. Selain Eni, Kotjo yang tidak lain adalah pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kasus itu, Eni diduga menerima suap dari Kotjo.

Lantaran satu partai dengan Eni, Idrus turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Berdasar catatan Jawa Pos (JPG), sejauh ini sudah tiga kali Idrus menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Pertama, dia datang pada Kamis (19/7). Saat itu dia diperiksa untuk Eni. Kemudian dia kembali memenuhi panggilan KPK pada Kamis (26/7) sebagai saksi untuk Kotjo.

Terakhir, penyidik KPK memeriksa Idrus pertengahan bulan ini. Tepatnya pada Rabu (15/8). Dalam tiga pemeriksaan itu, Idrus mengakui punya hubungan baik dengan Eni maupun Kotjo. Tapi, dia sempat mengelak ketika ditanya soal aliran dana dari Kotjo kepada Eni. Dia menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu soal uang tersebut. Namun, temuan penyidik lain. Idrus ternyata turut mengetahui aliran duit korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.

Sementara itu, sumber JPG di internal KPK mengungkapkan, di­mulainya penyidikan terhadap Idrus dalam kasus dugaan korupsi PLTU Mulut Tambang Riau 1 menjadi batu loncatan untuk membongkar perkara lebih besar. Terutama yang melibatkan politisi-politisi Partai Golkar, termasuk di antaranya mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang kini sudah menjadi terpidana kasus korupsi KTP-el.

Menurut sumber itu, Idrus dan Kotjo diduga mengetahui aliran dana puluhan miliar ke Setnov. Uang itu diduga bagian dari bisnis ”jualan pengaruh” untuk proyek yang digarap Kotjo. Kontruksinya persis dengan suap kesepakatan kerjasama proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.


”Kami sedang telusuri itu (keterlibatan Setnov),” ujarnya.

Apakah Setnov terlibat dalam skandal korupsi proyek suap PLTU Riau 1? Sumber tersebut belum bisa menjelaskan lebih jauh. Namun, dia memastikan adanya dugaan aliran duit dari Kotjo ke Setnov menjadi pintu masuk KPK mempercepat penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan ketum Partai Golkar itu.

”Fakta-fakta lain sedang kami kumpulkan,” tuturnya.

Saat JPG mengonfirmasi hal itu kepada Febri, dia mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Sebab, proses penyidikan masih terus berjalan. ”Jadi, lebih baik kita simak dulu proses penyidikan ini. Kalau ada pelaku lain, pengembangan penyidikan, maka tentu akan kami informasikan secara resmi kepada publik,” terang mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Bagaimana dengan nasib Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir? Febri menjelaskan kembali yang bersangkutan sudah dua kali diperiksa oleh instansinya. Rumah Sofyan juga sempat digeledah pada Ahad (15/7).

”Kami terus mendalami terkait dengan pertemuan-pertemyan yang diduga pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik dengan saksi lain atau pun tersangka,” jelasnya.

Dari Sofyan, KPK berusaha mendalami konstruksi dan skema kerja sama pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1. ”Kami ingin melihat secara utuh,” imbuh Febri. Tapi, sejauh ini nama Sofyan masih belum disebut sebagai tersangka. ”Apakah mungkin ada pelaku lain. Tentu saja hal tersebut memungkinkan sepanjang memang ditemukan bukti permulaan yang cukup,” tambahnya.

Sebelumnya, Idrus Marham langsung mengundurkan diri dari kursi menteri kabinet. Sebelum Salat Jumat kemarin, dia terpantau menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permohonan pengunduran diri. Sempat pergi, Idrus kembali datang ke Istana dan melakukan konferensi pers. Di situ, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai pertanggungjawaban moral.

Idrus mengaku sudah mengetahui status tersangkanya usai SPDP dari KPK pada Kamis (23/8) sore. ”Maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Mensos,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar keputusannya. Pertama, keputusan diambil untuk menjaga kehormatan Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin berintegritas.

Kedua, status hukum yang menjeratnya dikhawatirkan menjadi beban bagi Presiden dalam menjalankan tugas. Sebab, status tersangka tidak etis untuk jabatan menteri dan membatasi ruang gerak untuk bekerja maksimal. Ketiga, sebagai warga negara yang taat hukum, Idrus ingin menghormati proses hukum.  ”Saya ingin berkonsentrasi ya mengikuti proses hukum yg ada di KPK sesuai aturan yang ada dan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Dia yakin betul KPK sudah punya landasan kuat dibalik penetapan tersangka yang dialamatkan kepada dirinya. Sampai kemarin siang, dia belum mau menjelaskan upaya hukum lanjutan pasca mendapat kepastian jadi tersangka. Termasuk soal peluang mengajukan gugatan praperadilan. ”Semua kan ada proses-proses hukum. Ya, saya tentu nanti ada ya, pengacara saya,” tuturnya. (far/syn/tyo/ted)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188300&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi