Riaupos.co

KPK Bakal Ungkap Pelaku Selain Idrus
2018-08-26 15:56:03 WIB
 
KPK Bakal Ungkap Pelaku Selain Idrus
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Idrus Marham, dipastikan tidak sendirian dalam kasus dugaan ko­rupsi PLTU Mulut Tambang Riau I. Selain Eni Maulani Saragih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan isyarat keberadaan sosok lain yang ikut mengatur proyek senilai Rp 12.6 triliun tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan bahwa KPK berupaya untuk mengetahui motif dari kasus dugaan korupsi tersebut. Penyidikan yang dilakukan saat ini mengarah ke sana. ”Kami sedang kumpulkan bukti-bukti semaksimal mungkin,” paparnya kepada Jawa Pos, Sabtu (25/8).

Dari bukti-bukti itu bisa jadi ditemukan keterlibatan sosok lainnya. Febri menjelaskan keterlibatan sosok lain kemungkinan besar akan segera dibuka. ”Anggota DPR lain atau pihak lainnya nanti dibuka saat persidangan,” terangnya.

Menurutnya, dalam kasus dengan skala semacam ini, tentunya sulit untuk diatur hanya oleh dua orang, Idrus dan Eni Maulani. ”Tentu kami sedang dalami lagi,” paparnya.

Soal kemungkinan aliran dana masuk ke partai, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengakui memang ada dugaan aliran dana kasus PLTU itu digunakan untuk kepentingan partai. ”Ya kan di partai, saat itu pelaksana tugas (Plt),” ujarnya.

Namun begitu, semua itu masih dugaan. KPK belum bisa membuktikannya lebih jauh. ”Bisa saja, tapi kami harus buktikan dulu. Belum sekarang,” papar mantan Sahlisospon Kapolri tersebut.

Di sisi lain, kasus korupsi, gratifikasi, hingga suap bukanlah hal asing bagi partai Golkar. Sejak era Akbar Tandjung, sudah puluhan kader partai berlambang beringin itu yang tersangkut kasus hukum tipikor.

Beberapa di antaranya merupakan petinggi partai, baik di level DPP maupun DPD yang ada di bawahnya. Idrus sendiri merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar sebelum mengundurkan diri.

Pada 2002, publik dibuat heboh dengan penetapan Akbar Tandjung sebagai tersangka kasus  penyelewengan dana nonbudgeter Bulog. Kerugian disebut Rp 40 miliar. Akbar pun divonis tiga tahun penjara, meski akhirnya bebas setelah kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung. Saat itu, posisi Akbar sama seperti Setya Novanto, yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos (JPG), ada beberapa petinggi Partai Golkar yang pernah terjerat kasus korupsi. Mulai Nurdin Halid, Paskah Suzetta, hingga Fayakhun Andriadi (lihat grafis). Untuk petinggi, paling banyak terjerat kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Di luar itu, tidak sedikit kader Partai Golkar baik di DPR, DPRD, maupun kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, hingga yang terakhir, Eni Maulani Saragih yang terjaring OTT KPK terkait kasus PLTU Riau I.

Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail belum mau mengomentari informasi tentang dugaan aliran dana puluhan miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo ke kliennya. Dia mengaku sama sekali tidak tahu informasi soal indikasi tersebut. “Mohon maaf, saya tidak tahu adanya informasi itu,” kata Maqdir kepada JPG.


Sebelumnya, sumber JPG di internal KPK membeberkan bahwa ada dugaan uang puluhan miliar dari Kotjo yang mengalir ke Setnov. Uang itu diduga berkaitan dengan bisnis “jualan pengaruh” Setnov saat menjabat sebagai anggota DPR. Saat ini, Setnov tengah menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung untuk kasus korupsi ijon proyek e-KTP.

Dengan ditetapkannya Idrus Marham sebagai tersangka oleh KPK, peluang mengungkap dugaan aliran uang untuk Setnov terbuka. Setidaknya, KPK bisa menelusuri indikasi itu untuk memperkuat rencana penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setnov. Terkait hal itu, Maqdir juga belum bisa memberikan tanggapan. “Saya juga tidak tahu masalah itu,” terang advokat senior ini.

Proyek Listrik 35 Ribu MW Jalan Terus
Kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 dipastikan tidak akan mengganggu jalannya proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Sebab, proyek PLTU yang menyeret mantan Mensos Idrus Marham itu tidak termasuk dalam mega proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi tersebut. Direktur Bisnis PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Djoko Rahardjo Abu Manan menuturkan bahwa proyek PLTU Riau-1 tersebut masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPLT) 2018 atau yang baru saja direncanakan.

“Sementara proyek 35 ribu MW itu masuknya RPLT tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, mega proyek ini harus dirampungkan tahun depan. Sehingga,tidak berkaitan dengan PLTU Riau-1 ini,”ujar Djoko pada Koran ini, Sabtu (25/8).

Djoko melanjutkan RUPTL tersebut selalu bertambah setiap tahunnya. Karena keperluan akan listrik terus meningkat seiring dengan meningkatkan populasi penduduk Indonesia. Nah, proyek Riau-1 merupakan RUPTL yang ditambahkan pada tahun ini. Proyek tersebut direncanakan akan mulai beroperasi pada 2024. “Jadi sekali lagi, kasus PLTU Riau-1 ini tidak akan menghambat jalannya proyek 35 ribu MW yang sudah berjalan dan sekarang kontraknya sudah 32 ribu MW,”imbuhnya.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muhammad Bardan mengungkapkan, dengan adanya kasus korupsi yang menyangkut proyek PLTU Riau-1 tersebut, maka proyek tersebut diputuskan untuk ditunda. Senada dengan Djoko, pihaknya juga meyakini bahwa penundaan pengerjaan proyek PLTU tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi proyek 35 ribu MW yang tengah berjalan. 

“Kayaknya ini masih konsentrasi di permasalahan hukumnya ya mas. Jadi proyek masih tertunda. Saya rasa tertundanya proyek ini terhadap target 35 ribu MW, tidak akan berdampak. Karena masih ada proyek lainnya? Justru yang mungkin akan berpengaruh adalah kebijakan pemerintah yang akan mengevaluasi ulang beberapa proyek infrastruktur karena dampak ekonomi global,”jelasnya pada Koran ini, kemarin.

Bardan mengungkapkan, proses pengadaan PLTU tersebut awalnya berasal dari penunjukan PLN pada pihaknya untuk menggarap proyek ini. Kemudian ditunjuk Blackgold Natural Resources (BNR) untuk menggarap proyek tersebut. BlackGold adalah perusahaan tambang batu bara multinasional yang diduga memberi suap Rp 4,8 miliar kepada tersangka kasus tersebut Eni Maulani Saragih. Namun, dia menekankan bahwa penunjukan BNR hanya merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 09/2016.

“Di mana dalam Permen disebutkan pemilik tambang wajib menjadi pemegang saham minimal 10 persen di perusahaan PLTU Mulut Tambang. Sedangkan penunjukan BNR selaku perusahaan tambang bukan domain PJB,”ungkapnya.

Selain BNR, pengerjaan proyek juga ditangani oleh China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).  Menurut Bardan, penunjukan CHEC tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku di PJB.  “Yaitu sudah melalui desk study yang merupakan assessment terhadap partner yang meliputi pengalaman, reputasi dan kemampuan pendanaan,”imbuhnya. Sebagai informasi, proyek PLTU Riau 1 dikerjakan oleh Konsorsium yang terdiri dari PJB, BNR, PT PLN Batubara (PLN BB), dan CHEC.(idr/tyo/byu/ken/jpg)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188327&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi