Riaupos.co

Sensori Film
Lembaga Sensor Film tak "Berkuku"
2018-09-02 15:53:57 WIB
 
Lembaga  Sensor Film tak  "Berkuku"
 
Lembaga Sensor Film (LSF) tak lagi digdaya. Peran dan fungsinya kian terkikis oleh kemajuan dan perkembangan teknologi digital yang tak henti berinovasi. Kini, LSF hanya sekadar memberikan catatan pada sebuah karya film, bagian mana saja yang perlu disensor.
-----------------------------------------------------------------------------
(RIAUPOS.CO) - LEMBAGA yang dulunya berhak menggunting setiap adegan film  yang tidak pantas ini, tak lagi berdaya sama sekali. Pihak LSF sudah terbiasa melihat adegan tak senonoh karena memang para sineas dan produser sengaja menciptakan itu sebagai daya tarik dengan alasan karya seni.

 "Kami tidak punya ’kuku’ seperti dulu lagi. Kebijakan sudah bergeser dan kami tak bisa bertindak tegas dengan menggunting atau memotong adegan tak pantas dalam karya para sineas," ungkap Drg Rommy Fibri Hardianto selaku Ketua Sub Komisi Hukum, merangkap Juru Bicara LSF.

Hal ini disampaikan Fibri  Hardianto pada acara Diskusi Film dan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, Selasa (28/8) di Gedung Olah Seni (GOS) Taman Budaya Riau. Diskusi kreatif tajaan LSF, Disbud Riau, komite teater dan film Dewan Kesenian Riau (DKR) itu, tentu saja memberikan pemahaman penting bagi para sineas yang berkesempatan hadir. Apalagi, dunia perfilman di Riau mulai menunjukkan perkembangan secara kuantitas.

Dalam diskusi dan sosialisasi yang berlangsung pagi hingga siang itu, cukup banyak hal yang mengemuka. Dalam pembicaraan itu, ada beberapa poin yang menarik. Misal, sejauh mana integritas LSF sendiri menyikapi persoalan sensor?

Menanggapi pertanyaan itu, pihak  LSF menjelaskan, sebenarnya, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab moral menyikapi setiap persoalan yang terkait sensor.

LSF memiliki tahapan-tahapan dan prosedur dalam menanggapi, menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan. Lalu, bagaimana caranya memberitahu seseorang terkait batasan umur dalam menonton film?

Fibri mengatakan, setiap orang dapat menyampaikan tentang konten ataupun ciri umum tentang mengapa ada batasan umur setiap tayangan atau film yang mereka tonton. Dampak dari menonton yang tidak sesuai umur itu akan berpengaruh besar terhadap daya serap dan perilaku seseorang tersebut.

Pertanyaan lain, adakah sebuah peranti atau perangkat khusus untuk bisa secara otomatis bekerja sebagai alat sensor menyeleksi film atau iklan di handpone atau gadget yang tidak layak dikonsumsi? Maka, sebuah sistem memang diperlukan untuk mencegah sesuatu bisa terjadi.


Lebih jauh dipaparkannya, sejauh ini LSF memiliki tugas untuk memilah dan memilih setiap adegan untuk bisa dinyatakan lulus sensor sebelum disebarkan ke masyarakat.

“Maka setiap produser atau pemilik karya film atau iklan harus mendaftarkan karyanya untuk dilakukan penyensoran,” ujarnya.

Fibri mengilustrasikan, pengalaman di negara Singapura contohnya, bioskop di sana sangat ketat pada batasan umur menonton film, mengapa di Indonesia tidak dilakukan pemeriksaan yang benar-benar sesuai KTP misalnya?

“Nah, kerja sama dan kepedulian 0setiap orang dan pemegang kebijakan di dunia industri selalu mengalami kendala dan ketidaksesuaian di lapangan. Memang seharusnya siapapun harus patuh pada ketentuan yang ada. Tetapi lagi-lagi orientasi bisnis kadang kala menjadi penghambat,”.

Mudahnya akses informasi yang bisa diperoleh semua orang melalui internet membuat lembaga berwenang yang menangani penyaringan informasi bermuatan negatif harus putar otak. Pasalnya tak mudah menyaring konten negatif yang bertebaran di dunia maya.

Ini berbeda dengan pada masa lalu saat akses informasi masih sangat terbatas sehingga lebih mudah untuk menyaring atau menapis informasi bermuatan negatif. Ketika itu, salah satu medium memperoleh informasi adalah melalui film. Badan yang berwenang melakukan penyaringan informasi bermuatan negatif dalam film adalah Lembaga Sensor Film (LSF).

LSF adalah lembaga yang bertugas melakukan filter dan sensor terhadap film-film yang akan tayang di Indonesia baik film lokal maupun impor. Proses penyensoran atau filterisasi dilakukan di dalam sebuah studio yang lebih tepat di sebut bioskop mini. “Di LSF itu ada 8 studio bioskop mini untuk menyensor film,” kata Rommi Fibri, juru bicara Lembaga Sensor Film.

Di dalam bioskop mini tersebut, para anggota yang ditugasi untuk melakukan penyensoran film duduk berbaris dan menonton film seperti layaknya menonton film di dalam bioskop-bioskop sungguhan.

“Satu film maksimal enam orang yang akan melihat dan menyensor film, minimal empat orang anggota,” tambahnya.

Kemudian sembari menyaksikan adegan-adegan yang ada dalam film tersebut, masing-masing anggota memegang lembaran kertas dan pulpen untuk mencatat isi film tersebut usai para anggota menonton. Jika ada bagian yang tidak layak maka LSF memberitahu produsen film untuk mengubah.

“Berisi catatan, jika film tersebut lulus dengan sejumlah revisi maka film tersebut harus dibicarakan dengan produser film yang bersangkutan atau berisi catatan apakah film tersebut ditolak yang artinya tidak boleh beredar,” jelas Rommi.

Hal ini yang, menurut Rommi, menunjukkan perbedaan antara penyensoran yang dilakukan oleh LSF di periode sekarang dengan periode sebelumnya. “Kalau zaman dulu LSF sendiri yang memotong jika ada adegan-adegan dalam sebuah film yang dianggap tidak layak,” katanya.

Adapun adegan-adegan yang dianggap tidak layak dalam sebuah film sehingga terpaksa harus dilakukan penyensoran adalah adegan yang mengandung unsur pornografi dan sadistik. “Film barat yang paling sering, karena kadang banyak mengandung dua unsur tersebut,” ujarnya.

Selama kurun waktu 2015, LSF total sudah melakukan proses penyensoran sebanyak 46.000 film. Sebagai informasi, setelah film selesai disensor dan beredar di publik, maka tanggung jawab pengawasannya akan beralih ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jika film tersebut disiarkan melalui medium televisi.***


Laporan FEDLI AZIS, Pekanbaru





 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188628&kat=24

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi