Riaupos.co

EKONOMI BISNIS
DJP Tak Telusuri Sumber Dana Tax Amnesty
2016-07-11 10:29:37 WIB
 
DJP Tak Telusuri Sumber Dana Tax Amnesty
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis pengampunan pajak (tax amnesty) mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp165 triliun. Bila target tax amnesty tercapai, DJP berencana menurunkan tarif pajak.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar DJP Mekar Satria Utama mengungkapkan, masalah terbesar dalam pengenaan pajak adalah data yang valid.Karena informasi yang dimiliki DJP terbatas, banyak perusahaan yang berhasil melakukan penghindaran pajak.

Mekar mencontohkan, ada wajib pajak besar yang beromzet miliaran rupiah per tahun. Namun, mereka tidak melakukan pelaporan kepemilikan. Karena itu, perusahaan tersebut bisa tidak terkena kewajiban membayar pajak penghasilan.‘’Kalau perusahaan yang listing di bursa kan otomatis kena (pajak penghasilan) final. Nah, informasi seperti itu yang kami butuhkan,’’ katanya.

Jumlah wajib pajak di KPP wajib pajak besar baru mencapai 1.500 perusahaan, sedangkan wajib pajak pribadi sekitar 1.200 orang. Pemenuhan kewajiban mengumumkan (declare) dalam tax amnesty diharapkan memperbaiki basis data wajib pajak orang pribadi.‘’Kalau tax base ada perbaikan, terutama di KPP wajib pajak besar, diharapkan ke depan kita bisa menurunkan tarif pajak,’’ terangnya.

Saat ini, tarif pajak penghasilan dari wajib pajak badan masih di angka 25 persen.Dengan perbaikan basis data pajak, direncanakan tarif pajak bisa diturunkan 5 persen ke level 20 persen.‘’Kalau tax base sudah bagus, kita berani turunkan tarif. Kalau turun sekarang, siapa yang nutup kekurangan APBN,’’ katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan tax amnesty adalah memberikan jaminan kerahasiaan data harta kekayaan yang disampaikan wajib pajak. Jaminan diberikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menegaskan tidak akan ada pengusutan terhadap sumber dana yang dimiliki wajib pajak ketika ikut program pengampunan pajak.‘’Terserah dana itu dari mana. Meskipun dari (penjualan) narkoba atau BLBI, kita tidak menelusuri dananya dari mana. Jadi, tidak usah ketakutan. Pajak itu kan tidak mengenal asal-usul penghasilan,’’ kata Ken.

Bisa Tambah Lapangan Kerja
Kebijakan tax amnesty diprediksi membawa aliran dana sekitar Rp165 triliun ke tanah air. Dana repatriasi tersebut bakal ditampung dalam sejumlah instrumen investasi.

Menurut Menperin Saleh Husin, sebagian dana repatriasi tersebut sebaiknya bisa masuk sektor manufaktur. ”Harapannya, setelah Undang-Undang Tax Amnesty disahkan, dananya bisa masuk ke industri manufaktur,” kata Saleh di rumah dinasnya.

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor padat karya. Dia meyakini, pemanfaatan dana repatriasi dalam sektor tersebut akan menambah jumlah lapangan kerja di Indonesia.”Industri manufaktur, selain bisa meningkatkan nilai tambah, juga menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dana repatriasi dari tax amnesty akan dimasukkan ke sejumlah instrumen investasi.

Termasuk investasi di bidang infrastruktur dan sektor riil. ”Diharapkan, pada tahun kedua atau ketiga mereka bisa masuk ke sektor riil. Apakah sektor yang ada di BKPM, manufaktur, jasa, atau infrastruktur,” kata Bambang.

Namun, dunia usaha tampaknya masih pesimistis bahwa besaran dana repatriasi hasil tax amnesty bisa mencapai target yang ditentukan pemerintah, yakni Rp 165 triliun.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan, para pengusaha yang akan mengikuti kebijakan pengampunan pajak tidak serta-merta membawa asetnya kembali ke tanah air.

”Para pengusaha minatnya sih akan declare ya. Tapi kalau diharapkan dananya balik ke sini (Indonesia, red), itu mungkin tidak bisa semuanya,” kata Rosan saat ditemui di rumah dinas Menko Perekonomian Darmin Nasution.(ken/jos/jpg)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=120007&kat=5

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi