Riaupos.co

GAGAL MAJU DI PILGUB JATIM
Sebut Demokrasi Butuh Biaya, Gerindra Minta La Nyalla Hentikan Polemik
2018-01-12 20:45:40 WIB
 
Sebut Demokrasi Butuh Biaya, Gerindra Minta La Nyalla Hentikan Polemik
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik yang terkesan menyudutkan Partai Gerindra karena gagal maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur saat ini dilakukan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Karena itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono meminta La Nyalla menghentikan hal itu.

"Saya minta berhenti berpolemik karena kami masih menghormati kekecewaan La Nyalla yang ditolak PAN (Partai Amanat Nasional)," katanya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Sebenarnya, imbuhnya, yang menolak La Nyalla itu bukan Gerindra, melainkan PAN. Padahal, sebelumnya, Amien Rais selaku pendiri partai tersebut berpikiran sama dengan Gerindra untuk mengusung La Nyalla.

"La Nyalla gagal dapat PAN karena dukungan Amien dicuekin sama Ketum PAN dan pengurus DPW PAN Jatim. Tapi ini kok jadi aneh, malah Gerindra yang disudutkan," tuturnya.

La Nyalla, menurutnya, seharusnya melihat ketulusan Gerindra. Bahkan, para kader siap urunan, jika sekiranya mantan Ketua Umum PSSI itu berhasil mengantongi rekomendasi dari PAN.

Sebab, tanpa dukungan dari partai lain, Gerindra tidak dapat mengusung La Nyalla karena terganjal syarat minimal jumlah perolehan suara di Jatim.

"Kalau cuma Rp40 miliar (yang diminta dari La Nyalla) enggak cukup karena yang dibutuhkan (untuk saksi saja, red) itu Rp142,3 miliar. Untuk menutupi kekurangan itu yang nombok Partai Gerindra, urunan para kader," jelasnya.

Lantas, dia merinci dari mana angka Rp142,3 miliar itu. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Pilgub Jatim diperkirakan mencapai 69 ribu. Untuk tiap TPS dibutuhkan tiga orang saksi.Itu berarti, dibutuhkan 207 ribu orang saksi di TPS. Biaya yang dibutuhkan untuk uang makan Rp200 ribu/orang. Artinya, butuh Rp41 miliar. Jumlah itu masih ditambah saksi di tingkat kelurahan/desa.

Ada 8.501 desa/kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS) di Jatim, panitia pemungutan kecamatan (604 kecamatan) dan 38 KPU Kabupaten/kota.

"Kami butuh lima orang saksi di tiap PPS, PPK. Berarti total 45.285 orang. Kemudian di KPUD butuh 190 orang saksi. Biaya saksi Rp300 ribu/saksi/hari. Butuh tiga hari rekapitulasi. Berarti biaya yang diperlukan Rp41,55 miliar. Ditambah biaya untuk saksi di KPUD 190 orang x Rp400 ribu x 7 hari masa rekapitulasi, itu sama dengan Rp5,3 miliar," paparnya.

Arief menerangkan, sebelum menjadi saksi di TPS, para saksi terlebih dahulu diberi pelatihan. Biaya yang dibutuhkan, Rp100 ribu/hari x 3 hari x jumlah saksi keseluruhan. Berarti biaya yang dibutuhkan Rp94,5 miliar.

Adapun jumlah keseluruhan Rp41 miliar + Rp41,55 miliar + Rp5,3 miliar + Rp94,5 miliar. Berarti mencapai Rp142,3 miliar.

"Jadi, enggak ada itu mahar politik dari Gerindra untuk mengusung La Nyalla. Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa diberi uang makan dan transport. Itulah realita demokrasi, di mana-mana butuh biaya," tutupnya. (gir)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama



 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=170640&kat=8

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi