Riaupos.co

Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
2018-08-28 15:02:38 WIB
 
Aksi Tagar Tak Termasuk Kampanye
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keriuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. Karena itu, kegiatan tersebut tidak bisa disentuh oleh regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu hanya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengisyaratkan pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kegiatan politik di luar masa kampanye. Temasuk deklarasi dari dua kubu, baik ganti presiden ataupun dua periode. ’’Itu sesuatu di luar regulasi yang dibuat KPU,’’ terangnya saat ditemui di KPU, Senin (27/8).

Meskipun ada kaitannya dengan pilpres 2019, tetap saja regulasi mengatur masa kampanye dimulai 23 September mendatang. Di luar itu, ada aturan hukum lain yang mengikat karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan massa di sebuah lokasi. Saat itulah polisi yang memiliki wewenang.  Bagi KPU, deklarasi ganti presiden dan deklarasi 2 periode sama saja. Tetap harus patuh pada aturan. Kalaupun bukan aturan pemilu, harus patuh pada aturan lain yang mengikat.

Sebagai gambaran, lanjutnya, saat masa kampanye pun, pengumpulan massa tidak boleh dilakukan seenaknya. Kegiatan pengumpulan massa dalam kampanye rapat umum misalnya, meskipun sudah terjadwal, tetap wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian. ’’Karena Polri dapat merekomendasikan pembatalan kegiatan kampanye jika berpotensi menyebabkan gangguan keamanan,’’ lanjut Wahyu.

Di saat bersamaan, KPU meminta masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik. ’’Kita tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan pollitik yang tajam,’’ ucapnya.

Justru, perbedaan itu harus disikapi dengan damai dan wajar. Selama kegiatan politik itu mematuhi prosedur yang ada, tidak perlu menjadi persoalan. Itu merupakan bagian kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tidak mungkin direpresi.

Senada, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berbau tagar politik itu belum masuk pada ranah kampanye. ’’Sehingga belum menjadi ranah Bawaslu karena capres itu sendiri belum ada,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.
 

Menurut dia, kegiatan-kegiatan tersebut, bawaslu selalu bersikap bahwa itu bagian dari kebebasan berbicara. Tentunya, kebebasan berbicara tersebut harus tunduk pada aturan perundangan yang berlaku. ’’Tidak boleh ada intimidasi atau persekusi selama ini dilakukan,’’ lanjut Fritz.  Namun, polisi juga berwenang menentukan di mana lokasi yang diperbolehkan untuk berkumpul. Maka, ada prosedur yang harus dilalui.

Sementara itu, berkaitan dengan polemik deklarasi #2019GantiPresiden, Menkopolhukam Wiranto meminta semua pihak menahan diri. ”Untuk melakukan langkah-langkah persiapan pemilu sesuai aturan,” ungkapnya ketika diwawancarai kemarin.

Wiranto mengakui, setiap kali pemilu tensi politik memang selalu naik. Untuk itu, dia meminta semua pihak menjaga agar tidak sampai melampaui batas. ”Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama para politisi bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut. Sebab, dia menilai bahwa tensi politik yang terlalu panas tidak baik.

”Hangat nggak apa-apa. Hangat tapi dengan gembira. Hangat dengan cara-cara yang elegan, yang bermartabat,” tambah dia.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan, bahwa masyarakat Indonesia punya kultur yang baik. Dia yakin betul, mereka enggan ribut karena persoalan sepele. ”Kita tidak perlu melakukan satu langkah-langkah yang ekstrem hanya karena masalah istilah,” kata dia.

Apalagi sampai saling fitnah atau saling balas ujaran kebencian. ”Jangan sampai kita masuk di wilayah itu,” ucap pejabat asal Jogjakarta tersebut.

Wiranto percaya, sejak awal seluruh masyarakat mendambakan pemilu yang bermartabat, demokratis, dan elegan. Karena itu, dia mengingatkan kembali agar setiap tahapan pemilu dilalui dengan baik.

”Jangan sampai kita terpengaruh oleh pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengacaukan pemilu,” beber dia. Kalau pun ada pelanggaran, sambung dia, sudah ada lembaga yang diberi tugas untuk menindak.


Ketua Setara Institute Hendardi menjelaskan, bahwa deklarasi #2019gantipresiden merupakan aspirasi politik. Tujuannya mempengaruhi pilihan warga negara dalam kontestasi pilpres 2019. ”Aspirasi semacam itu biasa saja dan haknya dijamin Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Namun, kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang bisa ditunda pemenuhannya atau derogable rights. Maka, tindakan aparat keamanan yang melarang acara tersebut dapat dibenarkan. ”Jika betul terdapat alasan obyektif, seperti instabilitas keamanan dan pelanggaran hukum,” paparnya.

Polisi, lanjutnya, memang memiliki kewenangan dalam membubarkan suatu kegiatan. Tapi, alasan pembatalan itu harus disampaikan kepada setiap warga negara dan kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan.

Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait masalah pemulangan Neno Warisman. ”Belum, besok saja ya. Yang lain boleh,” ujarnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, aksi #2019GantiPresiden merupakan gerakan inkonstitusional. Menurut dia, presiden merupakan lambang negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat untuk memimpin selama lima tahun. “Terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inskonstitusional,” terang dia saat ditemui di Posko Cemara Jalan Cemara 19, Menteng kemarin.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin ikut me­ngomentari gesekan antara kubu #2019gantipresiden dengan kubu yang menentangnya. Menurut dia gesekan tersebut memiliki dimensi intoleransi. Bagi dia pada alam demokrasi saat ini kedua kubu tersebut memiliki hak yang sama. “Yang penting jangan saling menghina. Ekspresi penyampaian pendapat harus terkendali,” kata dia.

Menurut Din, adanya aksi pengadangan kepada kelompok tertentu untuk menyampaikan pendapat merupakan suatu yang tidak baik. Apalagi jika yang melakukan pengadangan adalah penegak hukum. Upaya tersebut bukan sebuah upaya penegakan hukum.

Jika ditarik pada politik praktis, upaya penghalangan justru menjadi sebuah kampanye negatif. Dia menegaskan dalam menyampaikan pendapat, sebaiknya kedua kubu baik itu yang ingin ganti presiden maupun sebaliknya, tetap bisa menjaga etika politik.


Jaga Kondusivitas Daerah
Pro kontra aksi massa #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Sabtu (25/8) lalu di gerbang masuk Bandara SSK II ikut jadi perhatian Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman. Orang nomor datu di Riau itu meminta seluruh pihak. Yakni lapisan masyarakat, instansi pemerintah, lembaga negara dan lainnya agar mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat secara utuh. Caranya dengan menjaga kondusivitas daerah supaya lebih santun dan menjunjung tinggi adab, adat istiadat budaya Melayu dalam berbagai aktivitas.

“Kalau kita di Riau ini, bagaimana agar daerah kita tercinta, Riau kita ini terjaga kondusivitasnya. Aman dan tertib,” kata Gubri menjawa Riau Pos, Senin (27/8).

Mengenai kehadiran Neno Warisman sebagai salah seorang deklarator aksi #2019GantiPresiden, menurutnya sebagai tamu tentu semuanya diterima dengan baik. Namun yang jelas apapun kejadian hari itu menurutnya tak sepatutnya terjadi di Bumi Lancang Kuning. “Kita mau aman, pembangunan harus aman dan banyak hal harus berjalan baik dan lancar demi masyarakat. Kalau apa yang terjadi tentu ini tadi saya bilang, domain masalah keamanan, pihak keamanan yang bisa menilai,” sambung pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut.

Pada penghadangan Presideum #2019GantiPresiden, Neno Warisman oleh oknum massa yang diduga bayaran memang mendapat kecaman Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Tindak lanjutnya, pihak tetua masyarakat dan adat tersebut akan duduk bersama dengan tokoh-tokoh lainnya dijadwalkan Rabu (29/8).

“Kami akan dalami itu. Hari Rabu kami akan rapat Majelis Kerapatan Adat (MKA) menyikapi kondisi terkini, termasuk penghadangan Neno Warisman yang mestinya itu tidak terjadi,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abubakar kemarin.

Sebelumnya Ketua MKA LAMR Datuk Al azhar mengatakan tentang dugaan adanya pengacau yang dari luar Riau memang perlu didalami. Bila benar bahwa dalam kelompok yang kontra deklarasi #2019GantiPresiden pada kejadian di sekitar Bandara SSK II itu ada orang yang bukan warga Riau, maka harus diusut dari mana mereka, siapa yang mengerahkannya, apa motif mereka, dan kenapa aparat keamanan membiarkan.

“Sebagai lembaga yang diharapkan perannya mengawal harmoni sosial yang berakar-umbi pada nilai-nilai luhur adat dan budaya Melayu di Riau, LAM Riau akan segera mempertanyakan itu kepada Polda Riau,” katanya.(byu/syn/idr/lum/wan/agm/fat/egp)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188435&kat=8

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi