Riaupos.co

Terkait Korupsi Pipa Transmisi
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
2018-09-04 13:30:09 WIB
 
Wabup Bengkalis Diperiksa Polda
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Untuk kesekian kalinya, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad kembali diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Pemeriksaan sebagai saksi ini, terkait dengan dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil).


Sebelumnya, Muhammad pernah diperiksa sebagai saksi pada pertengahan 2017 lalu. Pada Senin (3/9), Muhammad kembali diperiksa sebagai saksi. Muhammad diperiksa selama lima jam di ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. Hanya saja, pemeriksaan itu berlangsung tertutup.


Dia diperiksa sejak pukul 09.00 WIB. Dia ke luar dari ruang pemeriksaan itu pukul 14.10 WIB. Saat ke luar, Muhammad yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang  berwarna biru muda, terlihat berjalan cepat. Ketika itu, dia didampingi dua orang pria.


Saat wartawan mencoba untuk mewawancarainya, Muhammad hanya diam. Seorang pria berkemeja ungu yang ikut mendampinginya berupaya agar wartawan tak mewawancarai Muhammad.

“Nanti saja, nanti saja ya,” kata pria berkemeja ungu itu, sambil mendorong wartawan.
Sejumlah pertanyaan pun terus dilontarkan wartawan terkait pemeriksaan tersebut. Namun Muhammad tetap bungkam. Dia bergegas menuju mobil Toyota Fortuner warna hitam, bernomor polisi H 8328 ZZ.


Sebelum memasuki mobil, Muhammad sempat melontarkan ucapan terima kasih kepada wartawan. “Makasih ya,” kata Muhammad sebelum menutup pintu mobilnya. Mobil itu pun dengan laju meninggalkan Ditreskrimsus Polda Riau yang berada di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru itu.


Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto membenarkan bahwa Muhammad diperiksa di Ditreskrimsus Polda Riau, terkait dengan dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan. “Yang bersangkutan (Muhammad, red), sebagai saksi kasus pengadaan pipa transmisi,” ujar Sunarto, Senin siang.


Diketahui, dalam perkara ini, sudah ada lima orang tersangka yang ditetapkan. Dua di antaranya, yakni Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Sedangkan tiga tersangka lainnya, masih dirahasiakan oleh Polda Riau. Tak hanya kepada wartawan, Polda Riau juga merahasiakan nama tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Buktinya, tiga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim Polda ke Kejati, tak mencantumkan nama tersangka.


Dua SPDP diterima Kejati Riau pada Juni lalu. Kemudian satu lagi, pada pertengahan Agustus lalu. SPDP tersebut hanya menyebutkan bahwa ada penetapan tiga orang tersangka. Hanya saja, tak dicantumkan nama tersangkanya.


Saat ditanya siapa saja tiga tersangka yang ditetapkan itu, Kabid Humas Polda Riau juga belum bisa menyebutkannya. “Belum (bisa diekspos, red),” ujar Sunarto.


Namun, dari informasi yang dihimpun, dua dari tiga tersangka baru dalam SPDP tersebut, yakni dari pihak kontraktor dan konsultan pengawas. Kontraktor berinisial HA, dan Sy selaku konsultan pengawas.


Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan, juga belum mau menyebutkan siapa tersangka yang baru ditetapkan itu. Tapi, dia membenarkan adanya penambahan tersangka.


Tiga tersangka baru itu, atas pengembangan dari dua tersangka awal. Dalam proses penyidikan di Polda Riau, penyidik meyakini keterlibatan kedua tersangka awal dalam penyimpangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp1 miliar lebih.


Selain itu, dalam proses penyidikan, penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu.


Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.


Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.


Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.


Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.


Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.


Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Tragisnya lagi, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.


Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.(dal)


 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=188688&kat=8

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi